entry image

PELATIHAN BUDIDAYA BAGI PETANI TEMBAKAU SULSEL

Kualitas Tembakau Sulawesi Selatan hingga saat ini masih tetap menjadi primadona ekspor di sektor komoditi Tanaman Perkebunan antara lain ke negara Philipina, Thailand, dan Brunei Darussalam. Sehingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas TPH Bun Prov. Sulsel terus melakukan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas Tembakau. Berdasarkan hal tersebut tercatat dari data yang ada pada Seksi Tanaman Rempah Dan Tanaman Semusim Dinas TPH Bun Sulsel bahwa hingga saat ini di Sulawesi Selatan terdapat 10 Kabupaten yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan Tembakau di Sulsel yakni Bone, Soppeng, Wajo, Sinjai, Bantaeng, Bulukumba Jeneponto,Barru, Enrekang dan Luwu. Sementara itu untuk periode bulan Juni sampai Juli 2022 Dinas TPH Bun Sulsel telah melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Tembakau salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan Budidaya Tembakau.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, 10 kabupaten yang menjadi daerah pegembangan dan penghasil tembakau tersebut dibagi kedalam 3 wilayah atau kelompok yakni untuk Daerah Selatan terdapat Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto dan Sinjai, Daerah Utara Kabupaten Barru, Enrekang dan Luwu kemudian Daerah Tengah yaitu Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo.” Untuk Kabupaten Enrekang baru selesai dilaksanakan kemarin” (25/07/2022) ujar Sub Koordinator Seksi Tanaman Rempah dan Tanaman Semusim Syarifuddin Sideng, SP., M.Si. “Dalam pelatihan ini saya bersama pak Kabid Perkebunan Ir. H. Suaib, MP. silih berganti menghadiri kegiatan tersebut mulai bulan Juni lalu hingga bulan Juli ini” pungkas Syarifuddin Sideng.

Sementara itu, merujuk pada data Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) yang pernah dirilis oleh Bisnis.com bahwa jumlah produksi Tembakau Sulsel per tahun berada di kisaran 2.000 Ton, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan Nasional sendiri itu dibutuhkan paling sedikit 330.000 Ton per Tahun. Selain itu, baru – baru ini Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional di Semarang 27-28 Juni 2022, dalam pertemuan itu terdapat lima rekomendasi yang dihasilkan yaitu, Pertama mendorong pemerintah RI mempercepat pengaturan impor tembakau. Kedua, meminta pemerintah RI menerbitkan perlindungan Tata Niaga Nasional. Ketiga mendorong peningkatan kualitas bahan baku, melalui pengembalian DBHCHT minimal 50 persen ke daerah. Keempat, petani tembakau menolak revisi PP 109/2012. Kelima, menolak kenaikan cukai tembakau. (VD144)