PPID Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sejak Tahun 2013 dan menjadi cikal bakal dimulainya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Selatan bersama perangkat daerah lainnya. Keberadaan Undang- undang tentang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) kewajiban Badan Publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; (4) informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas; (5) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. Penguatan pelaksanaan kegiatan PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan diperkuat dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu juga dengan keberadaan PPID Pembantu pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel diperkuat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang pejabat pengelola dan dokumentasi (PPID) pembantu pemerintah provinsi Sulawesi selatan.