Sarana

           PPID Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sejak Tahun 2013 dengan Peraturan Gubernur Sulsel No.13/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  Publik,dan menjadi cikal bakal dimulainya penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan  di pertegas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 Tentang Transparansi dan Partisipasi Mayarakat dalam Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Sulsel No. 11/5/2017 Tentang Pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Sulsel.

Keberadaan Undang- undang tentang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 Tahun 2008, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan; 

  1. hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi,     
  2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara sederhana, 
  3. kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan,  
  4. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, 
  5. Kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi. 

          Penguatan pelaksanaan kegiatan PPID Utama Provinsi Sulawesi Selatan dilandasi dengan lahirnya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 184/I/Tahun 2020 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Provinsi Sulawesi Selatan serta PPID Pembantu pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel  dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 183/I/Tahun 2020 tentang pejabat pengelola  informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Dan pada Tahun 2022 telah di tetapkan Regulasi Nomor: 879/IV/TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.