Sarana
entry image

Dibutuhkan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas dan wewenang di Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan, (Rabu, 14 September 2022).

“dibutuhkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan tugas dan wewenang di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya 8 (delapan) tugas dan wewenang prioritas sehingga dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.”

Lanjutnya, “Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa seiring berjalannya waktu, di masa pandemi ini tantangan yang akan kita dihadapi tidaklah mudah. Untuk itu dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, akan terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian visi misi melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.”

Dalam Rapat Koordinasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Selatan, Sudiyanto sebagai Narasumber dari Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Virtual menyampaikan.

“Pelimpahan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang diserahkan melalui mekanisme dekonsentrasi BERBEDA dengan dekonsentrasi yang dilimpahkan oleh K/L karena adanya pelimpahan urusan pusat kepada daerah (Delegatif)”

“Dekonsentrasi GWPP merupakan pelimpahan Tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melekat pada jabatan Gubernur (kepala daerah) di 34 provinsi”

“pelimpahan urusan pemerintahan yang disusun setiap tahun perlu direvisi menjadi Permendagri tentang pelimpahan urusan pemerintahan dan pelimpahan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”

“Dekonsentrasi pelimpahan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Dekonsentrasi K/L kepada Instansi Vertikal (pelimpahan urusan pemerintah pusat) keduanya melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang merupakan integrated perfectoral system.” Pungkasnya.

Hadir Kepala Biro Pemrintahan dan Otonomi Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Prov. Sulawesi Selatan, Drs. Jamaruddin, M.A.P, Ph.D sebagai TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan serta OPD terkait yang menangani Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Sulawesi Selatan. (*)