Sarana
entry image

Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SIRPHJP

Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sistem Informasi  Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (SIRPHJP) 
 
MAKASSAR, PEMPROV SULSEL
Dinas Kehutanan melaksanakan bimbingan teknis pengisian aplikasi sistem informasi  rencana pengelolaan hutan jangka panjang (SIRPHJP) di ruang rapat dinas kehutanan Prov Kehutan pada tgl 11-12 agustus 2022.

Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan penguatan kesatuan pengelolaan hutan (kph) yang ditetapkan dalam rpjmn tahun 2020 – 2024 dan sebagai tindak lanjut amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi maka perlu setiap unit kphl dan unit kphp menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang (rphjp) dan rencana pengelolaan hutan jangka pendek (rphjpd)

Ir. H. Andi Parenrengi, M.P menyampaikan, rencana pengelolaan hutan jangka panjang atau rphjp upt kph di prov sulawesi selatan adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kphp dan kphl dalam jangka 10 tahun dan dibagi ke dalam rphjpd yaitu rencana jangka pendek selama kurun waktu satu tahun. Kegiatan ini meliputi bagaimana menata dan mengelola kawasan hutan sebagai tugas dan fungsi kph, RPHJP diharapkan menjadi pedoman bagi kepala kph dalam menjabarkan kegiatan penting dan strategis dalam penyelenggaraan penataan hutan dan pengelolaan hutan di dalam wilayah kph yang bertujuan mewujudkan rencana pengelolaan hutan yang menjadi acuan pengelolaan hutan dalam pencapaian fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial secara optimal.

“Prinsip umum penyusunan rphjp adalah spesifik, terukur, dan lestari. Rphjp di samping sebagai dokumen rencana atau usulan anggaran pembangunan, juga dijadikan sebagai dokumen pendukung operasional di lapangan. 
Perubahan struktur ogranisasi pada dishut prov sulsel menjadikan bertambahnya jumlah unit kph dari 16 unit menjadi 24 unit sehingga dibutuhkan revisi rphjp. Kegiatan koordinasi dan konsultasi sangat dibutuhkan dalam mendukung kegiatan penyusunan revisi rphjp kph khususnya dalam melakukan fasilitasi penyusunan rphjp dalam mengikuti arahan dan petunjuk tenik penyusunan rphjp oleh pusat,” jelasnya

“Salah satu kriteria penguatan kinerja kph dan upaya dukungan pengelolaan hutan lestari  dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan perlu dususun rphjp dan rphjpd dengan memperhatikan rencana kehutanan tingkat nasional dan rencana kehutanan tingkat provinsi, rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah/provinsi (rpjmd), program dan kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dengan rencana kerja pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau persetujuan, aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan setempat dan semua aspek pengelolaan hutan lestari,” sambungnya.

Melalui penyusunan dokumen revisi rphjp ini, diharapkan kph senantiasa berkoordinasi dengan dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan dalam penyusunan dokumen rphjp dan rphjpd, melengkapi data dan informasi pada si rphjp, dan memastikan rphjpd digunakan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Dinas kehutanan provinsi sulawesi selatan akan senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kph terkait progres rphjp dan rphjppd.