Guru Besar FEB Unhas Prof Marsuki Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Sulsel yang Impresif, Tumbuh 5,75 Persen

Makassar, sulselprov.go.id - Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) tumbuh 5,75 persen pada triwulan III 2026, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen. Meski mengapresiasi capaian tersebut, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB Unhas), Prof. Dr. H. Marsuki, S.E., DEA., Ph.D., mengingatkan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulsel secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026 mencapai 5,75 persen. Sementara itu, secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/ctc), pertumbuhannya tercatat sebesar 6,05 persen.
Sulsel juga memberikan kontribusi sebesar 3,29 persen terhadap perekonomian nasional dan menempati peringkat kesembilan sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Capaian tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen secara tahunan dan 5,45 persen secara kumulatif pada periode yang sama.
"Jadi, pertumbuhan Sulsel bisa diapresiasi," ujar Marsuki, Senin (16/11/2026).
Menurut Marsuki, industri pengolahan, khususnya makanan dan minuman, serta sektor konstruksi menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Sulsel.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup dinilai dari besarnya angka statistik. Kualitas pertumbuhan, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan pembangunan juga harus menjadi perhatian.
"Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjawab seberapa besar peningkatan nilai tambah, tetapi juga perlu dilihat siapa yang menikmati hasilnya, dari mana asalnya, dan apakah dapat bertahan," jelasnya.
*Infrastruktur dan Penguatan Industri Perlu Dievaluasi*
Marsuki menilai sejumlah program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki relevansi dengan perkembangan sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satunya pembangunan infrastruktur melalui proyek tahun jamak (multiyears project) yang menjadi program prioritas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Program tersebut diharapkan tidak hanya mendorong aktivitas sektor konstruksi, tetapi juga memperkuat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan efisiensi logistik.
Selain infrastruktur, penguatan industri kecil dan menengah (IKM) melalui pembinaan usaha, peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi halal, dan fasilitasi ekspor juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk industri pangan Sulsel.
Meski demikian, Marsuki menekankan bahwa efektivitas program-program tersebut perlu diukur melalui evaluasi berbasis data.
Menurutnya, pertumbuhan sektor konstruksi harus diikuti manfaat infrastruktur yang benar-benar dirasakan masyarakat dan dunia usaha. Penggunaan material, peralatan, serta tenaga kerja lokal juga perlu didorong agar manfaat ekonomi pembangunan lebih banyak berputar di Sulsel.
Aspek keberlanjutan pembiayaan proyek pun perlu diperhatikan agar pembangunan infrastruktur tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Ia mencontohkan, pembangunan jalan yang mendorong pertumbuhan sektor konstruksi belum otomatis menghasilkan efisiensi logistik apabila infrastruktur tersebut belum selesai dan berfungsi optimal.
"Turunnya biaya angkut dari sentra produksi ke pelabuhan baru terjadi setelah proyek rampung dan berfungsi. Itu harus dibuktikan dengan data waktu tempuh, biaya logistik, dan volume muat di pelabuhan," jelas Marsuki.
*Hilirisasi Komoditas dan Pemberdayaan UMKM*
Pada sektor industri pengolahan, Marsuki menilai penguatan industri makanan dan minuman perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas IKM dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, pertumbuhan industri pengolahan tidak serta-merta mencerminkan peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. Hal ini karena pembentukan nilai tambah juga berasal dari industri berskala besar, termasuk industri semen dan pengolahan hasil tambang.
Karena itu, program peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi halal, penguatan kapasitas produksi, dan fasilitasi akses pasar perlu terus diperkuat agar semakin banyak pelaku usaha kecil mampu meningkatkan skala bisnisnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan hilirisasi komoditas unggulan Sulsel, seperti kakao, rumput laut, jagung, kopi, dan perikanan.
Menurut Marsuki, potensi sumber daya alam tersebut perlu dioptimalkan melalui pengembangan industri pengolahan di dalam daerah. Dengan demikian, nilai tambah dan kesempatan kerja tidak hanya dinikmati pelaku usaha di luar daerah, tetapi juga masyarakat Sulsel.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya produksi komoditas. Indikator penting lainnya adalah sejauh mana komoditas tersebut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sebelum dipasarkan ke luar daerah.
*Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat*
Lebih lanjut, Marsuki mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu secara otomatis mencerminkan peningkatan daya beli dan kesempatan kerja secara merata.
Sebagai gambaran, konsumsi rumah tangga secara nasional tumbuh 5,04 persen pada triwulan III 2026, sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,06 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membaca angka pertumbuhan ekonomi secara bersamaan dengan perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian antara lain tingkat pengangguran, kemiskinan, perkembangan upah, nilai tukar petani, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi antarkabupaten dan kota.
Hal ini relevan dengan karakteristik perekonomian Sulsel yang masih ditopang sektor pertanian dan kegiatan ekonomi informal.
Marsuki menjelaskan, pertumbuhan yang ditopang sektor padat modal belum tentu menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama dengan perkembangan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
"Selisih antara angka statistik dengan kenyataan tampaknya bukan bukti data keliru. Justru bisa menjadi pengingat bahwa pertumbuhan yang digerakkan sektor padat modal belum tentu menyerap banyak tenaga kerja, apalagi di provinsi seperti Sulsel yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada pertanian dan sektor informal," jelasnya.
*Transparansi Data dan Evaluasi Program*
Marsuki juga mendorong penguatan transparansi data sebagai bagian dari evaluasi pembangunan ekonomi daerah.
Menurutnya, informasi mengenai perkembangan subsektor industri pengolahan, progres fisik dan realisasi belanja modal proyek tahun jamak, data ekspor berdasarkan komoditas dan pelabuhan, serta jumlah pelaku IKM yang berhasil meningkatkan kapasitas usaha perlu disajikan secara lebih terukur.
Ketersediaan data tersebut penting untuk menilai sejauh mana program intervensi pemerintah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian daerah.
Program yang terbukti memberikan manfaat dapat diperkuat, sedangkan kebijakan yang belum optimal perlu disempurnakan agar lebih tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi triwulanan dapat mengalami revisi. Selain itu, pertumbuhan tahunan perlu dibaca dengan mempertimbangkan efek basis serta siklus produksi, khususnya pada sektor pertanian.
Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi indikator perkembangan perekonomian, tetapi juga dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan.
*Momentum Pertumbuhan untuk Pembangunan Berkelanjutan*
Marsuki menilai pertumbuhan ekonomi Sulsel sebesar 5,75 persen di tengah ketidakpastian global merupakan modal positif bagi penguatan perekonomian daerah.
"Harus diakui bahwa pertumbuhan Sulsel 5,75 persen di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian merupakan modal yang baik," sebutnya.
Namun, tantangan berikutnya adalah menjaga momentum tersebut agar berlanjut menjadi peningkatan kesejahteraan yang lebih merata.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi harus tercermin dari kemampuan berbagai kebijakan dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan mayoritas masyarakat, serta membangun struktur ekonomi yang lebih tangguh.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada pencapaian angka statistik, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas. (*)


