Wagub Sulsel Fatmawati Tekankan Ketahanan Keluarga untuk Cegah Kekerasan
Rantepao, sulselprov.go.id - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menegaskan pentingnya ketahanan keluarga sebagai fondasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyiapkan Rumah Aman bagi korban kekerasan.
Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bertema “Kekerasan Bukan Urusan Privat: Membangun Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Keluarga dan Komunitas” di Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sabtu (26/09/2026).
Fatmawati mengatakan, pencegahan kekerasan tidak dapat hanya mengandalkan penanganan setelah kasus terjadi. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
“Pencegahan kekerasan itu dimulai dari keluarga. Semua tantangan kondisi yang kita hadapi per hari ini, pencegahannya harus dimulai dari lingkup keluarga,” kata Fatmawati.
Menurutnya, tantangan keluarga saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi digital. Kemudahan akses informasi melalui gawai dan kecerdasan buatan perlu diimbangi dengan pendampingan dan pengawasan dari orang tua.
Ia meminta orang tua memperhatikan aktivitas anak, termasuk penggunaan gawai dan pembatasan waktu layar atau screen time. Komunikasi antara orang tua dan anak juga perlu dibangun agar keluarga dapat menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak.
“Ketahanan keluarga adalah kata kuncinya,” ujarnya.
Fatmawati juga mengingatkan agar kasus kekerasan tidak dianggap semata-mata sebagai persoalan privat atau aib keluarga. Masyarakat perlu memiliki keberanian untuk berbicara dan melaporkan kekerasan agar korban memperoleh perlindungan dan pendampingan.
“Kita harus berani bicara, lepas suara, dan juga pemerintah harus hadir memberikan perlindungan itu,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Fatmawati secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyiapkan Rumah Aman bagi korban kekerasan. Ia juga meminta agar layanan Shelter Keluarga dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat diaktifkan dan diperkuat.
“Di Toraja Utara, Pak Wakil Bupati, disiapkan Rumah Amannya. Dan tolong diaktifkan kalau bisa Shelter Keluarga. Kalau di PKK ada Dasawisma PKK, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, PUSPAGA, itu diaktifkan,” ujarnya.
Fatmawati mengatakan, keberadaan layanan tersebut penting untuk memastikan korban memiliki akses terhadap perlindungan dan pendampingan ketika menghadapi kekerasan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya, melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), juga terus memberikan layanan pendampingan bagi korban, termasuk pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma.
Terkait kebutuhan visum dalam penanganan kasus kekerasan, Fatmawati menyampaikan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat berkoordinasi dengan UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan apabila mengalami kendala pembiayaan.
“Kalau visum tidak ada anggarannya di kabupaten/kota, tolong hubungi UPT Provinsi. Karena kita menyiapkan anggaran untuk visum tersebut,” kata Fatmawati.
Ia juga meminta persoalan teknis terkait pemeriksaan dan pembuktian kasus kekerasan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta tenaga medis sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam sesi diskusi, perwakilan Persekutuan Wanita Gereja Toraja (PWGT) menyampaikan sejumlah program yang telah dilakukan, seperti parenting, pencegahan kekerasan sejak dini, pendampingan korban, dan PWGT Go to School.
PWGT juga menyampaikan kebutuhan Rumah Aman di Toraja Utara serta meminta dukungan pemerintah dalam penguatan program parenting dan pendampingan masyarakat.
Sementara itu, perwakilan Yayasan Kasih Kita menyampaikan sejumlah kendala dalam pendampingan korban kekerasan, termasuk persoalan pembiayaan visum serta kasus kekerasan yang terkadang berakhir melalui penyelesaian kekeluargaan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Fatmawati meminta sinergi pemerintah, organisasi perempuan, lembaga masyarakat, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan unsur terkait terus diperkuat.
Ia juga mengajak organisasi perempuan mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurutnya, kemandirian ekonomi dapat menjadi salah satu bagian dari penguatan ketahanan keluarga.
“Kalau bisa menjadi motor penggerak untuk bersama-sama kita membangun kemandirian kepada perempuan sehingga bisa memiliki skill tambahan yang tentunya bisa bernilai tambah ekonomi kepada keluarganya,” ujarnya.
Fatmawati menyebut program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) melalui PKK dapat dimanfaatkan untuk mendukung penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan.
Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi ruang untuk memperkuat literasi masyarakat mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.
“Jadi saya berharap pertemuan hari ini bisa banyak membawa insight khususnya literasi pencegahan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan terhadap anak,” kata Fatmawati. (*)
